Rekanan RS Belum Dibayar
KUNINGAN-Keluarnya surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Jabar, perihal penundaan pencairan pembangunan RS non rujukan regional Cibingbin Kabupaten Kuningan, berimbas kepada rekanan pemenang tender pematangan lahan. Sebab, pembayaran kepada pihak ketiga terpaksa ditunda lantaran anggaran dari provinsi tidak cair.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kuningan sudah melakukan pertemuan dengan pihak rekanan. Kedua pihak mencapai kesepakatan jika pembayaran baru akan dilakukan di ABPD Perubahan 2021 mendatang.
BACA JUGA:Pembangunan RSUD di Cibingbin Tertunda
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RS non rujukan regional Cibingin Ade Saprudin mengatakan, pematangan lahan sudah rampung dilakukan oleh rekanan atau pihak ketiga. Lahan yang dimatangkan untuk pembangunan rumah sakit ini hampir 6.000 meter persegi, dan berada di Desa/Kecamatan Cibeureum.
“Pematangan lahan sudah selesai dilakukan oleh rekanan. Namun karena ada surat dari BPKAD Provinsi Jawa Barat perihal penundaan pencairan, maka berimbas terhadap rekanan. Pembayarannya tidak bisa dilakukan sekarang namun di APBD Perubahan mendatang. Kami sudah mencapai kata sepakat hitam di atas putih dengan pihak rekanan. Mereka juga setuju pembayarannya dilakukan di APBD Perubahan,” jelas Ade Saprudin kepada Radar, kemarin (6/1).
Ade kemudian menjelaskan, pembangunan RS non rujukan Cibingbin ini rencananya dibangun dua lantai dengan pondasi untuk empat lantai ke depannya. Keseluruhan anggarannya berasal dari bantuan provinsi. Sedangkan kapasitas RS ini sebanyak 40 tempat tidur. “Dalam rancangan, gedung RS non rujukan Cibingbin ini dibangun dua lantai. Tapi ke depannya bisa saja dibangun empat lantai. Apalagi pondasinya nanti untuk empat lantai. Kapasitas perawatan yakni 40 tempat tidur sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan, di mana rumah sakit tipe D atau Pratama hanya 40 tempat tidur,” terang Ade.
Berbeda dengan RSUD 45 dan RSUD Linggarjati, kata dia, RS Cibingbin ini tidak melayani rujukan. Artinya, pasien dari rumah sakit lain tidak bisa ditujuk ke RS Cibingbin. “Karena non rujukan, praktis nantinya pasien dari rumah sakit lain tidak bisa dirujuk ke RS Cibingbin. Rumah sakit ini hanya melayani pasien yang diantar dari puskesmas atau masyarakat umum. Kalau sudah berdiri, jangkauan rumah sakit ini adalah Kecamatan Cibuereum, Cibingbin, Cimahi dan beberapa kecamatan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah,” katanya.
Terpisah, Plt Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kuningan U Kusmana SSos MSi mengungkapkan, jika proses lelang pembangunan RS non tujukan regional Cibingbin sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pihaknya menerima pengajuan lelang dari Dinas Kesehatan. Akhirnya dilakukan proses lelang setelah persyaratan lengkap.
“Kami melakukan lelang setelah persyaratan dipenuhi oleh Dinas Kesehatan. Karena sudah lengkap, maka kami melaksanakannya,” jawab Uu.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Kuningan Ir Usep Sumirat MSi, menjawab hal yang sama seperti dikatakan Kepala Dinas Kesehatan dr Hj Susi Lusiyani MKEs. Pihaknya juga sudah berkali kali meminta Pemprov Jawa Barat mengubah nomenklatur tentang lokasi pembangunan RS, yang semula di Cibingbin dipindah ke Cibeureum.
“Kami sudah berkoordinasi dengan provinsi menyangkut lokasi RS yang berubah, sampai menjelang pergantian tahun. Tapi tak kunjung diperbaiki. Di aplikasi tetap tidak berubah, masih Cibingbin. Sehingga keluar surat dari BPKAD itu,” katanya.
Menurut Usep, pengajuan pembangunan RS ke Pemprov Jawa Barat ini sebenarnya sudah cukup lama yakni di tahun 2018. Alasan pengajuan pembangunan RS Cibingbin ke provinsi lantaran untuk membantu masyarakat di sekitar Cimahi, Cibeureum, Cibingbin, dan kabupaten tetangga.
“Selama ini, warga di kecamatan ini keseulitan mendapatkan pelayanan dari RS pemerintah karena lokasinya yang cukup jauh dari RSU 45 maupun ESUD Linggarjati. Akhirnya kami mengusulkan ke provinsi agar dibangun RS Cibingbin,” terang Usep. (ags)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
